BENARKAH INDONESIA MERUPAKAN PENGHASIL SAMPAH PLASTIK TERBESAR KEDUA DI DUNIA?
Oleh : Adib Izzudin
Beberapa hari yang lalu dunia internasional baru saja merayakan hari bumi sedunia yang bertepatan pada tanggal 22 April. Hari tersebut merupakan merupakan acara yang dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran lingkungan dan upaya untuk menjaganya. Acara ini merupakan perayaan tahunan yang dijadikan oleh para pegiat lingkungan hidup untuk mengampanyekan upaya-upaya penyelamatan bumi dan apresiasi lingkungan hidup. Dalam salah satu kampanyenya mereka, pendukung gerakan hari bumi, mengingatkan seluruh umat manusia agar lebih sadar mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik sendiri dalam beberapa tahun terakhir menjadi hal yang ramai diperbincangkan oleh dunia internasional. Di Indonesia, hal tersebut tidak kalah sering diperbincangkan terlebih setelah Indonesia seolah-olah menjadi kambing hitam permasalahan sampah plastik di dunia.
Maraknya pembahasan mengenai sampah plastik di Indonesia salah satunya bersumber dari riset yang dilakukan oleh Jenna Jambeck, akademisi dan peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, pada tahun 2015. Jambeck menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Dari sekitar 4,8-12,7 juta ton sampah plastik yang mencemari laut dunia, 0,48-1,29 juta ton diantaranya dihasilkan oleh Indonesia yang memiliki populasi pesisir sebanyak 187,2 juta. Indonesia hanya berada satu tingkat di bawah Cina yang menghasilkan 1,23-3,53 juta ton sampah plastik ke laut per tahun. Apabila kita membandingkan antara Indonesia dengan India, teryata India yang memiliki populasi pesisir sebanyak 187 juta jiwa hanya menghasilkan sampah sebanyak 0,09-0,24 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik Indonesia terbilang sangat buruk.
Riset yang dilakukan Jambeck tersebut ternyata sering disangkal oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai bahwa penelitian itu tidak memiliki parameter yang jelas. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), R. Sudirman, yang menganggap bahwa data yang dihimpun oleh Jenna Jambeck tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya karena tidak mempertimbangkan upaya penanggulangan sampah yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Tetapi beliau tidak menampik bahwa data dari Jambeck turut berperan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sanggahan lain disampaikan oleh pemerintah dalam rapat koordinasi penanganan sampah laut pada tahun 2019 dengan mengatakan bahwa dari perkiraan awal sampah laut nasional hanya berkisar antara 0,27-0,59 juta ton per tahun. Kali ini sanggahan tersebut didasari oleh data yang diambil dari hasil penelitian sejak Februari 2018 yang melibatkan National Plastic Action Partnership (NPAP), Bank Dunia, dan LIPI.
Jika kita bandingkan antara kedua klaim diatas, data dari pemerintah saya rasa lebih reliabel. Hal tersebut dikarenakan data yang diambil oleh LIPI berasal dari pengamatan langsung 18 lokasi di seluruh Indonesia dibandingkan dengan data dari Jenna Jambeck yang metodenya lebih cocok digunakan untuk negara maju. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh LIPI masih memerlukan penelitian lebih lanjut, tetapi data yang disajikan dirasa lebih komprehensif. Untuk itu sebaiknya penelitian atau segala bentuk usaha penanggulangan sampah laut di Indonesia menggunakan data dari pemerintah agar upaya yang dilakukan lebih efektif dan mendapat hasil yang maksimal.
Comments