Kudeta Myanmar Apakah Berdampak Bagi ASEAN ?
Oleh : Richardus Batista Adie Hendrawan
Kudeta yang dilakukan militer Myanmar kepada Aung San Suu Kyi pada Senin, 1 Februari 2021 lalu masih menjadi polemik hingga hari ini. Pihak militer Myanmar atau yang lebih dikenal Tatmadaw menuding Aung San Suu Kyi dan partai National League for Democracy (NLD) telah melakukan kecurangan pada pemilu November 2020 lalu. Tatmadaw menuding Aung San Suu Kyi telah memanipulasi 10 juta suara agar memenangkan partainya dalam pemilu. Namun setelah melewati sengketa, tuduhan dari pihak Tatmadaw tidak bisa diterima dan tetap memenangkan suara dari peraih nobel itu.
Angkatan Bersenjata yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing akhirnya memilih cara inkonstitusional dengan menggulingkan Suu Kyi dan para pengikutnya. Perlu diketahui, kudeta adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis Coup d'etat atau coup. Coup d'etat secara harfiah berarti pukulan terhadap suatu negara (a sudden blow or strike to a state). Sedangkan menurut KBBI, kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Mengudeta adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak sah secara konstitusional.
Situasi di negara yang dahulu bernama Burma ini pasca kudeta makin kacau, terlebih militer mengumumkan akan mengambil alih negara selama satu tahun dan menerapkan darurat militer. Panic buying terjadi di beberapa daerah, saluran telepon dan internet pun lumpuh dimatikan oleh militer Myanmar. Tak tinggal diam, para pendukung Suu Kyi dan masyarakat Myanmar melakukan protes besar-besaran akibat penangkapan para pemimpin sipil negara itu. Berbagai tanggapan berbeda dari negara-negara anggota ASEAN membuat seakan-akan ASEAN tidak kompak dalam kelancaran kebebasan demokrasi kawasan.
Tetangga Myanmar yakni Thailand, Kamboja, dan Filipina menyatakan bahwa kudeta itu merupakan masalah dalam negeri Myanmar sehingga negara lain tidak boleh mencampuri hal tersebut. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan pihak terkait “menahan diri” agar tidak ada konflik berdarah yang akan muncul. Adapun Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apa pun. Negara-negara barat terang-terangan mengecam kudeta oleh militer dan penahanan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Mereka menyerukan agar Suu Kyi dan para pemimpin de facto lainnya dibebaskan dari penahanan oleh militer. Adapun Pemerintah China yang juga berbatasan langsung dengan negara itu serta bersahabat dekat menyerukan agar kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan perbedaan yang ada.
Hal tersebut dapat mengganggu kestabilan keamanan dan geopolitik kawasan, dikhawatirkan Myanmar yang sekarang dibawah Junta militer akan merubah sikap politik luar negerinya seperti kesepakatan menyangkut Laut China Selatan, Zopfan (Zone of Peace, Freedom and Neutrality), serta South East Asia Nuclear Weapon Free Zone ( SEANWFZ) hal tersebut jika terjadi bakal merusak kestabilan kawasan selama beberapa dekade terakhir, serta negara tersebut berpotensi menolak menjadikan ASEAN sebagai rujukan politik luar negerinya dan berpaling ke kekuatan besar tertentu seperti China yang sekarang gencar menancapkan pengaruhnya di berbagai negara.
Kudeta yang terjadi di Negara Myanmar menunjukkan bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi regional dan kawasan kurang bersatu padu dalam menyelaraskan keharmonisan demokrasi di kawasan. Kejadian itu juga membuat demokrasi di negara-negara dunia ketiga seperti di Asia dan Afrika rentan sekali dengan ancaman kudeta oleh pihak militer.
Perdamaian dan Kestabilan kawasan adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh berbagai negara di kawasannya masing masing dalam hal ini ASEAN sebagai organisasi regional setidaknya mencontoh Uni Eropa yang sebagai organisasi regional yang mampu menjaga kestabilan politik dan perdamaian di wilayahnya. Singkatnya keharmonisan dan perdamaian adalah hal yang mahal bagi suatu negara,kawasan,serta dunia tanpa memandang latar belakang politik, etnis, serta bahasanya.
Aldila, N. (2021). Asean Dinilai Patut Khawatirkan Dampak Kudeta Militer di Myanmar, diambil dari https://kabar24.bisnis.com/read/20210201/15/1350781/asean-dinilai-patut-khawatirkan-dampak-kudeta-militer-di-myanmar, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
Gadin, P. (2021). Kudeta Myanmar Kemunduran Demokrasi, Respons ASEAN Dinilai Lamban, diambil dari https://www.liputan6.com/global/read/4473297/kudeta-myanmar-kemunduran-demokrasi-respons-asean-dinilai-lamban, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
Muhaimin. (2021). New Zealand Tangguhkan Hubungan dengan Myanmar, Larang Kunjungan Para Jenderal, Diambil dari https://international.sindonews.com/read/329450/40/new-zealand-tangguhkan-hubungan-dengan-myanmar-larang-kunjungan-para-jenderal-1612846969, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
Commentaires